Pengertian
Pendapatan Nasional
Pendapatan
nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat
dalam suatu negara pada periode tertentu (biasanya selama satu tahun). Setiap negara
maupun daerah memerlukan dana untuk pembangunan fasilitas publik, contohnya
pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Kegiatan pembangunan
tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Dari manakah dana yang digunakan
untuk membiayai pembangunan tersebut? Pembangunan yang dilakukan pemerintah
didanai dari pendapatan negara/nasional salah satunya pajak (sumber pendapatan
terbesar).
Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi
akan terus berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan
sehingga menjadikan masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran
yang dilakukan pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan maka akan terbentuklah
pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk
yang dihasilkan oleh para pelaku ekonominya.
Konsep pendapatan nasional sendiri pertama kali dicetuskan
oleh Sir William Petty dari Inggris yang
berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam
perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan
penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut
tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu
ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan
pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan
perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu
seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang
bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Konsep-konsep Pendapatan Nasional
PDB/GDP (Produk
Domestik Bruto/Gross Domestik Product)
Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan
jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu
Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi
dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah
yang bersangkutan
PNB/GNP (Produk
Nasional Bruto/Gross Nasional Product)
PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang
dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun,
termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara
tersebut yang berada di luar negeri.
RUMUS: GNP = GDP + Produk netto terhadap luar negeri
NNP (Net National
Product)
NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh
masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi)
dan barang pengganti modal.
RUMUS: NNP = GNP – Penyusutan
NNI (Net National
Income)
NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh
masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)
RUMUS: NNI = NNP – Pajak tidak langsung
PI (Personal Income)
PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat
yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba
ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah
dengan transfer payment.
RUMUS: PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran
asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )
DI (Disposible Income)
DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap
dibelanjakan oleh penerimanya.
RUMUS: DI = PI – Pajak langsung
CONTOH SOAL:
Jika diketahui Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2004 adalah Rp 131.101,6 Miliar. Pendapatan/Produk
neto terhadap Luar Negeri Rp 4.955,7 Miliar, Pajak tidak Langsung Rp 8.945,6
Miliar, Penyusutan Rp 6.557,8 Miliar, Iuran Asuransi Rp 2,0 Miliar, Laba
ditahan Rp 5,4 Miliar, Transfer Payment Rp 6,2 Miliar dan
Pajak Langsung Rp 8,0 Miliar. Hitunglah :
a). GNP
b). NNP
c). NI
d). PI
e). DI
Jawab:
a) GNP = GDP + Produk Neto terhadap
Luar Negeri
= Rp 131.101,6 Miliar + Rp 4.955,7
Miliar
= Rp 136.057,3 Miliar
b) NNP = GNP – Penyusutan
= Rp 136.057,3 Miliar – Rp 6.557,8
Miliar
= Rp 129.499,5 Miliar
c) NI = NNP – Pajak tidak Langsung
= Rp 129.499,5 Miliar – Rp 8.945,6
Miliar
= Rp 120.553,9 Miliar
d) PI = (NI + Transfer
Payment) – (iuran asuransi + iuran jaminan sosial + Laba di tahan + Pajak
Perseorangan)
= (Rp 120.553,9 Miliar + Rp 6,2
Miliar) – (Rp 2,0 Miliar + Rp 5,4 Miliar)
= Rp 120.560,1 Miliar – Rp
7,4Miliar
= Rp 120.552,7 Miliar
e) DI = PI – Pajak Langsung
= Rp 120.552,7 Miliar – Rp 8,0
Miliar
= Rp 120.544,7 Miliar
Metode Perhitungan Pendapatan Nasional
PENDEKATAN PENDAPATAN (Income Approach)
Metode pendapatan memandang nilai
output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang
digunakan dalam proses produksi. Kemampuan entrepreneur ialah kemampuan dan
keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk
menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Balas jasa untuk
tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa.
Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk
pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut
Pendapatan Nasional (PN).
Metode Pendekatan pendapatan adalah
metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan pendapatan yang
diperoleh dari pemilik faktor produksi,
dimana :
1.
SDM /tenaga kerja(menerima pendapatan
berupa upah/gaji = wage)
2.
Pemilik faktor produksi SDA /tanah
(menerima pendapatan berupa sewa tanah = rent)
3.
Pemilik Faktor Produksi Modal
(menerima pendapatan berupa bunga = interest)
4.
Pemilik faktor produksi pengusaha /Skill (Menerima pendapatan berupa
laba = profit)
RUMUS: Y = r + w + i + p
Ket :
Y = pendapatan nasional
r = rent = sewa
w = wage = upah/gaji
i = interest = bunga modal
p = profit = laba
PENDEKATAN
PENGELUARAN (Expenditure Approach)
Menurut metode pengeluaran, nilai PDB
merupakan nilai total dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut
metode ini ada beberapa jenis agregat dalam suatu perekonomian:
1.
Rumah Tangga (Household Consumption)
Pengeluaran sektor rumah tangga
dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo
setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari
setahun/barang tahan lama (non-durable goods).
2.
Konsumsi Pemerintah (Government
Consumption)
Yang masuk dalam perhitungan konsumsi
pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk
membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan
pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam
perhitungan konsumsi pemerintah.
3.
Pengeluaran Investasi (Investment
Expenditure)
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
(PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Yang termasuk dalam PMTDB
adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.
4.
Ekspor Neto (Net Export)
Yang dimaksud dengan ekspor bersih
adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif
menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daipada impor. Perhitungan ekspor neto
dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain
(dunia).
Metode pendekatan pengeluaran adalah
metode poerhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran
dari berbagai pembelian dalam masyarakat.
Pengeluaran ini berasal dari empat
sektor, yaitu sektor:
1.
RT. Konsumen (berupa Konsumsi = C)
2.
RT. Produsen (berupa Investasi = I)
3.
RT. Pemerintah (berupa Pengeluaran
Pemerintah = G)
4.
Masyarakat Luar Negeri (berupa
expor-import = X – M)
RUMUS: Y = C + I + G + (X - M)
Ket :
Y = Pendapatan Nasional
C = konsumsi masyarakat
I = investasi
G = pengeluaran pemerintah
X = ekspor
M = impor
PENDEKATAN
PRODUKSI (Output Approach)
Metode pendekatan produksi adalah
metoda perhitungan pendapatan nasional dengan menghitung jumlah produksi
masing-masing sektor ekonomi. Untuk
tidak terjadi perhitungan ganda, maka dalam metode ini yang dihitung hanya nilai tambah (value added) dari semua sektor
kegiatan ekonomi.
RUMUS: Y =
∑PiQi atau Y = P1Q1 + P2Q2 +….+
PnQn
Keterangan:
Y
= Pendapatan Nasional
Pi
= Harga produk masing-masing sektor
Qi
= Produksi masing-masing sector
Masalah dan
Keterbatasan Perhitungan PDB
Perhitungan PDB dan Analisa Kemakmuran
Perhitungan PDB akan memberikan gambaran
ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan
jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Kelemahan dari pendekatan di atas
adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB per
kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran suatu
negara. Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi
pendapatan.
Perhitungan
PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial
Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang
dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih
pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif
antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi
PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Masalah mendasar
dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab
PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/ materi yang
dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur dengan uang.
PDB Per
Kapita dan Masalah Produktivitas
Untuk memperoleh perbandingan produktivitas
antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
1.
Jumlah dan komposisi penduduk,
2.
Jumlah dan struktur kesempatan kerja, dan
3.
Faktor-faktor nonekonomi.
Penghitungan
PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat
Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan
oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal.
Karena itu, statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian
suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat.
Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual produknya ke
pasar.
Di negara-negara berkembang, keterbatasan
kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur
kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi
di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan
oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum.
Padahal, nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat
bius dan obat-obat terlarang lainnya
Sumber:
http://mohamadrza.wordpress.com/2011/05/09/pengertian-dan-konsep-pendapatan-nasional/
http://tikasyarafina.blogspot.com/2012/04/pengertian-konsep-pendapatan-nasional.html
http://winyoulover.blogspot.com/2013/01/konsep-pendapatan-nasional.html
http://medayvalkyrie.blogspot.com/2013/05/pengertian-konsep-pendapatan-nasional.html
http://ichaald.blogspot.com/2012/06/metode-perhitungan-pendapatan-nasional.html
